PBB perdesaan/Perkotaan

PBB Perdesaan dan Perkotaan

  1. Pengertian :   Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan.
  2. Objek Pajak :   Semua bumi dan bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan; bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan; yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
  3. Subjek Pajak :   Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  4. Wajib Pajak :   Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  5. Tarif Pajak
  • Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan 1 milyar rupiah ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun, setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak (NJOP-TKP) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
  • Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatas 1 milyar rupiah ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tahun, setelah dikurangi NJOP-TKP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
  • OPD Pengelola :   DPKAD
DPKAD Kabupaten Majalengka © 2015 Frontier Theme