Visi dan Misi

VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009, Bagian Kesembilan, Paragraf 1, Pasal 27, ayat (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan dihubungkan dengan visi RPJPD 2005-2025 dan Visi Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, disusunlah Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka adalah:

Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang profesional dan akuntabel

MISI

1. Memantapkan tata kelola anggaran yang berorientasi pada hasil.

2. Meningkatkan penggalian potensi dan pengelolaan pendapatan daerah.

3. Memantapkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel.

4. Memantapkan pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah dan aset daerah.

 

MISI DPKAD

  1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dibidang perpajakan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  2. Mewujudkan kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Majalengka , sebagai alat untuk melakukan fungsi, alokasi, distribusi dan stabilitasi.
  3. Meningkatkan efektifitas manajemen dan pengelolaan keuangan daerah.
  4. Meningkatkan keselarasan antar pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka .
  5. Meningkatkan penyediaan administrasi asset yang akurat.
  6. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  7. Mewujudkan sistem informasi yang teritegrasi.
  8. Meningkatkan penerimaan daerah dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak (WP).
  9. Meningkatkan penyediaan prasarana, guna menunjang intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  10. Mewujudkan data dan informasi perpajakan yang konfrehensif, akurat, reliable, transparan dan dapat di akses oleh masyarakat.
  11. Mewujudkan komunikasi, pengiriman data dan transaksi secara cepat, transparan, akuntable dan realible, antara DPKAD dengan wajib pajak, juga antara DPKAD dengan unit kerja sejenis di setiap kabupatyen/kota.
  12. Meningkatkan pengelolaan data dan menginformasikan kepada masyarakat dan mitra kerja mengenai potensi serta peranan pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lain terhadap pembangunan daerah.
  13. Mengoptimalkan kerja sama dan hubungan dengan masyarakat (community development) yang berkompeten dengan meningkatkan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lainnya.
DPKAD Kabupaten Majalengka © 2015 Frontier Theme