Tentang DPKAD

Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan reorganisasi Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka Tanggal 28 Februari 2008. Langkah ini dinilai sangat tepat. Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadikan pengelolaan keuangan dan aset dari hulu sampai hilir berada dalam sebuah lembaga. Hal ini memudahkan koordinasi antar bidang-bidang yang mengurusi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset. Bidang-bidang tersebut pada awalnya dikelola oleh tiga lembaga yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Rantai koordinasi dapat diperpendek. Contohnya, apabila Bidang Anggaran memerlukan data tentang proyeksi pendapatan untuk APBD, Kepala Bidang Anggaran dapat langsung berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan. Dulu, sebelum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terbentuk, koordinasi semacam itu jauh lebih panjang, karena melibatkan beberapa pejabat terkait seperti Subag Anggaran, Kabag Keuangan, Asisten Administrasi, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai mana diatur dalam Ayat (1) Pasal 28, Bagian Ketiga, Bab X Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari:

  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahkan :
  3. Sub Bagian Umum.
  4. Sub Bagian Keuangan.
  5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
  6. Bidang Anggaran, membawahkan:
  7. Seksi Anggaran Pendapatan.
  8. Seksi Anggaran Belanja.
  9. Bidang Pendapatan, membawahkan :
  10. Seksi Pendapatan Asli Daerah.
  11. Seksi Dana Perimbangan dan Lainnya.
  12. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  13. Seksi Verifikasi.
  14. Seksi Belanja.
  15. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahkan :
  16. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan, Perolehan dan Distribusi Aset.
  17. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset.
  18. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  19. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setelah berjalan hampir satu setengah tahun, struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai mana diatur dalam Ayat (1) Pasal 28 Paragraf 2, Bagian Kesembilan, Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari:

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahkan:
  3. Bidang Anggaran, membawahkan:
    1. Seksi Penyusunan Anggaran.
    2. Seksi Pengendalian Belanja.
  4. Bidang Pendapatan, membawahkan:
  5. Bidang Perbendaharaan membawahkan:
  6. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahkan:
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Sub Bagian Umum.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  1. Seksi Pendapatan Asli Daerah.
  2. Seksi Dana Perimbangan dan Lainnya.
  1. Seksi Verifikasi.
  2. Seksi Belanja.
  1. Seksi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Gedung;
  2. Seksi Pengelolaan Aset Jalan, Jaringan Irigasi Peralatan Mesin dan Aset Tetap lainnya.
  3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

 

Menjelang akhir tahun 2011, struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai mana diatur dalam Ayat (1) Pasal 28 Paragraf 2, Bagian Kesembilan, Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari:

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahkan:
  3. Bidang Anggaran, membawahkan:
    1. Seksi Penyusunan Anggaran.
    2. Seksi Pengendalian Anggaran.
  4. Bidang Pendapatan, membawahkan:
  5. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahkan:
  6. Bidang Aset, membawahkan:
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Sub Bagian Umum.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  1. Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
  2. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
  3. Seksi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  1. Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
  2. Seksi Pengelolaan Belanja Langsung.
  3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
  1. Seksi Penatausahaan Aset Lancar dan Aset Lainnya.
  2. Seksi Penatausahaan Aset Tetap.
  3. Seksi Pelaporan Aset.

Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Sekarang ini, suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pada akhirnya, kinerja tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pemegang amanah tertinggi yaitu masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Majalengka dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan cara menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga.

DPKAD Kabupaten Majalengka © 2015 Frontier Theme